SeputarNKRI Berita hangat seputar Politik dan Ekonomi di Indonesia
SeputarNKRI|POLITIK – Dalam waktu dekat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lewat Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta akan menetapkan tarif kepada perusahaan taksi beraplikasi.
Jika ada perusahaan yang enggan mengikuti ketentuan tarif tersebut, sanksi boikot dan penangkapan armada akan dilakukan. Bahkan armada yang telah dikandangkan tersebut selamanya terancam tak dapat beroperasi.
“Kalau mereka mau bermain di angkutan tanpa trayek seperti taksi, kami akan tentukan tarifnya. Nanti kami pertemukan dulu mereka dengan organda. Intinya tidak boleh ada persaingan tarif didalam satu bisnis yang sama,” ujar Kepala Dishubtrans DKI, Andri Yansyah saat dihubungi, Senin (25/04/2016).
Dia menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sudah mengatur tentang penyamarataan tarif. Dengan begitu pihaknya pada Rabu mendatang akan mempertemukan pebisnis aplikasi Uber, Grab bersama mitranya dengan pihak Organda, akademisi, kepolisian dan sebagainya.
Dalam pertemuan nanti, kata Andri, pihaknya akan terlebih dahulu menanyakan kepada pebisnis aplikasi perihal segmentasi bisnis yang dikerjsamakan dengan mitranya. Artinya, apabila pebisnis dan mitranya sepakat bermain dalam segmentasi angkutan sewa, pihaknya akan meminta mereka membuat pernyataan tertulis dengan materai yang berisi bilamana dalam aplikasi ditemukan tarif, mereka siap dikenakan sanksi dikandangkan selamanya.
Kendati demikian, kata Andri, tetapan tarif yang berlaku pada Uber, Grab Car dan sebagainya itu belum tentu sama denga tarif taksi resmi yang ada saat ini. Sebab, pihaknya akan meminta agar tarif taksi dihitung kembali besaranya.
“Untuk kesepakatan tarif, akan diatur. Kami akan bahas, termasuk antara pengusaha taksi resmi dan taksi aplikasi. Pastinya, mereka ada argo buka pintu dan kilometernya. kalau nggak tertera, pajak darimana?” ungkapnya.(Rima)
