Bikin Geleng Kepala, Aduan Warga Ini Pancing Emosi Ahok

SeputarNKRI | Hukum - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapat keluhan dari warga tentang adanya lurah yang diduga melakukan penyimpangan soal pembuatan sertifikat tanah.

Ahok sempat mengumpat setelah mengetahui permainan lurah tersebut.

Awalnya, seorang warga bernama Sinta (64) mengadu kepada Ahok karena merasa dipersulit saat akan membuat sertifikat tanah oleh oknum di kelurahan di Petojo Utara, Jakarta Pusat.

Sinta ingin mengurus sertifikat dengan modal Akta Jual Beli (AJB). Namun saat ingin membuat sertifikat, dia diharuskan kembali membeli tanah tersebut.

“Saya ke sini mengadukan tanah, mau buat sertifikat. Kita mau sertifikat sudah diukur ke BPN katanya bisa bikin. Nah, kita harus lanjut ke lurah. Di lurah saya mentok, nggak bisa bikin, harus hubungi pemilik tanah,” kata Sinta usai mengadu pada Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).

“Lebih kurang (beli senilai) dari PBB. Dia (oknum kelurahan) nggak sebut nilainya,” lanjut Sinta.

Ahok kaget saat tahu adanya kejadian tersebut.

Ahok menyebut kejadian yang dialami oleh Sinta merupakan modus baru.

Menurutnya, bila ada warga yang memiliki tanah di atas 45 tahun, seharusnya mendapat kemudahan pembuatan sertifikat.

“Kalau dia sudah tinggal 45 tahun ke atas, tiba-tiba mau bikin sertifikat, BPN sudah oke, BPHTB kita kan Rp 2 miliar tidak bayar, tiba-tiba oknum lurah bilang ini tanah si A si B, tapi si A si B sudah meninggal. Kamu harus beli dari ahli warisnya, logikanya nih kalau si A meninggal udah 10, 20 tahun ahli warisnya anak, menantu, cucu, cicit harus tandatangan,” kata Ahok saat ditanyakan wartawan soal pengaduan Sinta.

“Bagaimana si oknum lurah hanya menunjuk pada satu orang di notaris, katakan harus bayar sama dia beli tanah. Ini berarti adalah modus menjual tanah yang tidakk perlu dibeli. Berarti ini oknum lurahnya bangsat,” lanjut Ahok.

Yang lebih parah lagi, lanjut Ahok, warga diharuskan membeli tanah tersebut seharga NJOP, padahal warga sudah memiliki tanah tersebut sejak dulu.

Ahok mengatakan oknum lurah tersebut bisa mendapatkan Rp 100 juta dari proses itu.

“Terus bilangnya apa, tahu nggak? Bayarnya sesuai NJOP saja. Jadi orang miskin kena Rp 100 juta bayar ke lurah nanti,” kata Ahok.

Ahok menegaskan akan memecat dan memproses secara hukum oknum lurah yang melakukan penyimpangan pembuatan sertifikat.

Bahkan, Ahok sampai mengumpat dua kali karena tahu hal tersebut.

“Saya kalau ketemu bukti harus dipecat dan diproses hukum. Berarti ini ada modus baru. Berarti kalau ini terbukti, lurahnya bangsat,” kata Ahok marah.

Ahok: Gimana Lurah Jaman Dulu Gak Kaya??

Ahok bercerita kecurangan yang dilakukan oleh oknum kelurahan dan kecamatan dalam pengurusan sertifikat tanah sebelum dirinya menjadi gubernur.

Ahok mengatakan oknum lurah dan camat pada zaman dulu selalu kaya raya.

Ahok menyebut, zaman dulu oknum lurah dan camat selalu memalak 1 persen dari penjualan tanah.
Padahal aturan 1 persen itu tidak ada dasar hukumnya alias pungli.

“Dulu oknum lurah camat minta 1 persen, itu juga nggak ada dasar hukumnya. Sekarang sudah kita hapus,” kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).

Ahok menjelaskan, dahulu oknum lurah dan camat semua kaya raya karena komisi tersebut.

Sebab, semua transaksi apapun mereka selalu meminta 1 persen dari penjualan.

“Makanya dulu oknum lurah dan camat kaya raya. Semua mau transaksi tanah, jual beli perumahan apapun minta 1 persen,” sebut Ahok.

“Sekarang lebih kurang ajar lagi. Ngaku-ngaku ada tanah, orang suruh beli sama orang tertentu, padahal orang itu cuma ngaku ahli waris, mana suratnya? Suruh beli NJOP lagi,” tutur

“Kita ingin bantu orang miskin dapat sertifikat, malah dia malakin orang miskin,” tutupnya.